“I’m back”

Sepertinya ini jadi blog yang hanya aktif setahun sekali, hehe… Maklum, global warming dan perubahan cuaca ekstrem yang diakibatkannya ternyata berpengaruh pada mood dan kesempatan untuk kembali menyapa blog ini.

Baru sebentar meninggalkan ‘keramaian’, sudah mulai banyak perubahan yang terasa ya.. Yang jelas perubahan itu membuat makin bosan dan jenuh karena membuat saya merasa tertinggal dan terasing dari hingar bingar keramaian. Mungkin ini yang namanya -tak konsisten-…

Tapi…perubahan yang pasti ya event besar yang terjadi masa-masa ini, perubahan atau pergantian kepemimpinan. Presiden tidak berganti bukan berarti kondisi kepemimpinan di atas akan tetap sama, karena toh terjadi pergeseran sejumlah pejabat pemerintahan yang dari jauh-jauh hari sudah diprediksi kedudukannya masing-masing.

Anyway…pilihan sudah dijatuhkan, ya sudah pasrah saja toh? Neolib yang santer diisukan sejumlah pihak mungkin akan terbukti, tinggal menghitung waktu. Percaya atau tidak, saya pernah mendengar sendiri secara langsung (dalam sebuah diskusi sistem ekonomi) konsep-konsep ekonomi liberal itu disampaikan oleh ‘dia’ yang kini menjadi tim sukses salah satu capres. Kita lihat saja nanti di mana dia akan bersarang, Menkeu? Menko? Hmmm….. Salah pilih yaaaaaa…………

Dephub Restrukturisasi Otoritas Penerbangan

Edisi:       26 September 2008        Penulis:       (Slv/E-6)
Halaman:      17-03       Rubrik:      Ekonomi dan Bisnis

Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal merestrukturisasi organisasi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan (Dephub). Hal itu dilakukan guna merespons rekomendasi International Civil Aviation Organization (ICAO) terkait dengan permintaan peningkatan kapasitas regulator.

Tiga direktorat baru di bawah Ditjen Perhubungan Udara terbentuk melalui restrukturisasi ini yakni Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi, dan Direktorat Bandara. Perubahan struktur tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan sistem dan prosedur penerbangan di Indonesia.

“Langkah reorganisasi ini untuk meningkatkan citra otoritas penerbangan sipil Indonesia di dunia,” ujar Jusman seusai pelantikan enam pejabat baru di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta, kemarin.

Belum adanya jaminan dari otoritas penerbangan Indonesia untuk mengawasi operator penerbangan nasional merupakan salah satu sorotan utama UE. Negara tersebut mengeluarkan larangan terbang untuk Indonesia sejak tahun lalu.

Selain pengawasan, Indonesia diminta memiliki Undang-Undang (UU) khusus mengenai penerbangan. Jusman menjelaskan UU tersebut tengah dalam pembahasan tim perumus di DPR. UU itu diharapkan rampung akhir 2008.

Turun Di tempat yang sama, Dirjen Perhubungan Udara Dephub Budhi M Suytino menegaskan semua maskapai saat ini telah menurunkan fuel surcharge (biaya tambahan bahan bakar). “Semua sudah menurunkan sekitar Rp40 ribu-Rp50 ribu, itu (penurunannya) sudah cukup signifikan,” ucapnya.

Direktur Angkutan Udara Dephub Tri Sunoko menambahkan, pihaknya telah meminta setiap maskapai untuk menyiapkan armada back up. Armada itu disiapkan jika pada rute-rute tertentu pesawat mengalami kerusakan atau keterlambatan (delay) yang tak dapat ditoleransi. “Intinya penumpang jangan sampai ditelantarkan hanya karena pesawat terlambat,” pungkasnya.

e-Payment Tol Mulai Januari 2009

Jum’at, 31 Oktober 2008 17:40 WIB
Pengirim: Silvia Wardini

Sistem transaksi menggunakan kartu tanda masuk elektronik (e-payment toll) pada tiga ruas jalan tol akan diberlakukan mulai Januari 2009. Bank Mandiri akhirnya terpilih sebagai penyedia kartu elektronik tersebut setelah menyisihkan tiga bank peserta tender lainnya.

Pada tahap awal, pembayaran tol dengan e-toll card (kartu elektronik) akan dilaksanakan pada ruas Tol Dalam Kota Jakarta, Padalarang-Cieluenyi, dan Cikupa-Merak. Adapaun pada ruas Pondok Aren-Serpong, pengoperasiannya akan dilakukan di akhir tahun 2009.

“Kami akan melaksanakan soft launch pada Desember tahun ini, termasuk sosialisasi pada pengguna jalan,” ujar Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans Sunito usai penandatanganan kerjasama antara empat operator tol yakni PT Jasa Marga, PT Marga Mandala Sakti, PT Bintaro Serpong Damai, dan PT Citra Marga Nusaphala Persada dengan Bank Mandiri di Jakarta, kemarin.

Pada tahap awal, kartu tol yang akan diterbitkan adalah sebanyak 60 ribu kartu, dan akan dipasarkan melalui jaringan Bank Mandiri. Menurut Frans, di tahap awal pihaknya mnargetkan sediktinya 40% pengguna tol akan membayar tanpa menggunakan uang tunai. “Sifat kartu ini akan terintegrasi di antara empat operator, sehingga di semua ruas tol cukup hanya menggunakan satu kartu,” paparnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo menjelaskan, Bank Mandiri saat ini telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung transkasi elektronik tersebut. Senilai investasi sekitar US$8 juta, Mandiri menyediakan sekitar 5000 tempat (retailer) untuk melakukan isi ulang kartu. “Ada di sejumlah tempat, yakni di bank, SPBU, dan rest area yang ada di jalan tol,” terangnya.

Agus melanjutkan, dalam waktu lima tahun ke depan, penerbitan kartu direncanakan akan mencapai 500 ribu kartu. Namun dia enggan memaparkan jumlah tambahan keuntungan dari tiap transaksi yang akan dibagi hasil antara Bank Mandiri dengan operator tol.

Lebih jauh dijelaskan Frans, saat ini transaksi pembayaran tol Jasa Marga per hari mencapai Rp10 miliar. Secara total dari empat operator, jumlah itu mencapai Rp12,5 miliar per hari. Bahkan, sambungnya, dalam waktu empat tahun ke depan jumlahnya akan meningkat hingga Rp25 miliar per hari.

Di kesempatan yang sama, Direktur Operasi Jasa Marga Adityawarman mengatakan ruas lainnya, yaitu Jakarta Outer Ring Road, Jakarta-Tangerang, Jagorawi, dan Jakarta-Cikampek direncanakan akan menggunakan kartu elektronik pada triwulan IV 2009.

Melalui pelayanan transaksi tanpa uang tunai ini waktu transaksi di gardu tol akan lebih cepat, dari sebelumnya dengan transaksi manual selama tujuh detik menjadi kurang dari empat detik. Berkurangnya waktu transaksi, tambah dia, maka panjang antrian di tiap gerbang tol diharapkan dapat berkurang.

Secara teknis, p[elanggan tol tidak perlu lagi membawa uang tunai namun cukup menempelkan kartu pada alat yang disediakan di gardu tol. Sistem ini dapat dilakukan di ruas tol sistem trbuka maupun tertutup.

Dalam kerjasama ini empat operator tol berperan sebagai pemilik merek e-toll card, sementara bank Mandiri sebagai isuuing bank, acquiring bank, settlement bank, dan penyedia sarana isi ulang kartu. (Slv)

Pembebasan Tanah Seksi Prioritas Rampung Tahun Ini

19 September 2008        Penulis:       (Slv/E-2)]
Halaman:      18-02       Rubrik:      Ekonomi Nasional

PEMBEBASAN tanah untuk jalan tol Trans-Jawa di sejumlah seksi-seksi prioritas didesak rampung sebelum akhir 2008. Dari seluruh ruas Trans-Jawa yang direncanakan mencapai 646.50 km, sepanjang 142,25 km di antaranya menjadi seksi prioritas saat ini.

Ketua Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen Pekerjaan Umum Nurdin Manurung mengatakan semua seksi prioritas diharapkan memulai tahap pengerjaan konstruksi pada awal 2009. “Pembebasan tanahnya didorong selesai sebelum akhir 2008,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Nurdin, untuk mempercepat pembangunan jalan tol, BPJT membutuhkan seksi prioritas untuk didahulukan pembebasan tanahnya. Dari prioritas tersebut akan dapat ditentukan jumlah BLU (badan layanan umum) atau dana talangan pembebasan tanah yang diperlukan untuk kepastian dana.

Pada ruas Cikopo-Palimanan, misalnya, Nurdin menjelaskan, ruas seksi I, IV, V, dan VI merupakan seksi prioritas seluas 300 hektare yang saat ini baru berhasil dibebaskan seluas 55 hektare atau 36%. “Investornya menjanjikan hingga Desember, seksi prioritas itu disanggupi bebas,” papar dia.

Begitu juga dengan ruas Kanci-Pejagan dengan prioritas seksi II. Investor ruas ini, yaitu PT Semesta Marga Raya, juga menyanggupi dapat membebaskan tanah hingga 100% setelah Lebaran tahun ini. Jalan tol sepanjang 35 km itu saat ini hanya meninggalkan lahan seluas 9,61 km atau 3,87% yang belum dibebaskan.

Tanah di luar seksi prioritas, tambahnya, segera dibebaskan jika pembebasan di seksi prioritas rampung. “Tapi kalau daya serap BLU lebih bagus, targetnya akan diperluas,” urainya.

Terkait dengan penggunaan BLU, saat ini pemerintah sepakat jumlah dana BLU yang tersedia diperuntukkan bagi 23 ruas tol yang akan dibangun. Sebelumnya, dana BLU hanya tersedia untuk 13 ruas tol. “Sejak 3 September lalu, BLU dibuka untuk 23 ruas,” ungkapnya.

Dana BLU sejumlah Rp1,4 triliun tersebut akan digunakan untuk membebaskan tanah di delapan ruas Trans-Jawa sepanjang 475,20 km dan 15 ruas non-Trans-Jawa sepanjang 334,51 km. Sedangkan perkiraan kebutuhan biaya pengadaan tanah mencapai Rp11,5 triliun. Hingga kini 10 ruas terkontrak telah menyerap BLU sebesar Rp484,110 miliar.

Diakui Nurdin, seluruh ruas tol yang direncanakan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) mundur dari target. Sebagian besar proyek jalan tol tersebut terhambat karena kendala pembebasan tanah yang berlarut-larut. Terutama karena naiknya harga ganti rugi tanah, serta adanya penggunaan tanah-tanah perkebunan dan kehutanan yang membutuhkan proses cukup lama.

Apartemen Rakyat untuk Siapa?

r@r@      28 Juli 2008        Penulis:       [(Slv/E-1)]
Halaman:      17-01       Rubrik:      Ekonomi dan Bisnis

AGUSTUS mendatang, rumah susun sederhana milik (rusunami) City Park di Cengkareng yang dibangun Perum Perumnas dan rusunami di Tangerang yang dibangun PT Modernland Reality siap diserahterimakan kepada konsumen. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari realisasi program 1.000 menara rusun yang dicanangkan pemerintah tahun lalu.

Meski realisasinya mulai terlihat, program itu terus menyisakan kekhawatiran. Rusunami yang lebih dikenal dengan sebutan Apartemen Rakyat Bersubsidi itu terindikasi diborong investor.

Seorang karyawan swasta di Jakarta yang sedianya menjadi calon penghuni salah satu rusunami di bilangan Jakarta Selatan hanya bisa tercengang ketika mengetahui dirinya berada di daftar tunggu pembeli urutan ke-600.

Calon pembeli lainnya bahkan mendapat informasi dari staf pemasaran, unit rusunami baru saja terjual kepada investor. Jumlahnya hingga ratusan unit.

Padahal, kalau saja program rusunami 1.000 menara itu terwujud dan dinikmati masyarakat sasaran subsidi, puluhan ribu keluarga berpenghasilan rendah mampu menghemat ongkos perjalanan mereka.

Dengan tinggal di rumah susun, keluarga berpenghasilan rendah berkesempatan tinggal di pusat kota.

Sesuai dengan Permenpera (Peraturan Menpera) No.7/2007 tentang fasilitas subsidi, kelompok sasaran penerima terdiri dari Kelompok I dengan pendapatan Rp3,5 juta-Rp4,5 juta, Kelompok II Rp2,5 juta-Rp3,5 juta, dan Kelompok III Rp1,2 juta-Rp2,5 juta. Subsidi selisih bunga yang ditetapkan adalah sebesar 2,5% untuk kelompok I, 3,5% kelompok II, dan 5% untuk kelompok III. Subsidi itu diberikan serentak dengan subsidi bantuan uang muka mulai dari Rp5 juta, Rp6 juta, dan Rp7 juta.

Saat ini, baru ada rusunami di dua lokasi yang akhirnya rampung dan siap diserahterimakan pada Agustus mendatang. Puluhan menara lainnya juga siap menyusul, seiring dengan diluncurkannya beberapa proyek rusunami di berbagai lokasi. Kenyataannya, masyarakat berpenghasilan rendah yang menanti dengan harap-harap cemas tetap harus gigit jari. Unit-unit rusunami ternyata masih ‘enggan’ menampung mereka sebagai penghuninya.

Sejak peluncuran peruntukan rusunami, sejumlah proyek terindikasi salah sasaran. Sejumlah investor diketahui ikut-ikutan memborong unit rusunami. Alih-alih untuk ditinggali, unit-unit itu dibeli untuk disewakan atau bahkan dijual. Alhasil, jatah unit rusunami yang diidamkan masyarakat berpenghasilan rendah makin menyusut.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asyari selama ini membantah hal itu. Menurutnya, tidak benar bahwa ada golongan selain masyarakat berpenghasilan rendah yang menikmati uang subsidi pemilikan rusunami. “Kan hingga kini belum ada (rusunami) yang terealisasi,” ujarnya. Karena itu, belum ada subsidi rusunami yang mengalir dan masyarakat mampu pun sah memiliki rusunami selama tidak menggunakan subsidi.

Namun bukan itu permasalahannya, jika tidak ada ketentuan yang membatasi kepemilikan rusunami oleh investor, bukan tidak mungkin akhirnya rusunami diborong habis orang yang berpunya. Ujung-ujungnya, target pemerintah memberikan akses rumah tinggal di kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak tercapai.

Apalagi anggota Komisi V Abdullah Azwar Anas pernah mengakui ada anggota DPR yang dapat dua kaveling, begitu pun pengusaha. “Saya punya datanya.” Di sisi lain, anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukita menilai regulasi yang mengatur komposisi unit subsidi dan nonsubsidi dalam sebuah rusunami tidak perlu ada. Menurutnya, pembatasan seperti itu hanya akan makin membatasi minat para pengembang untuk membangun rusunami.

Enggar berpendapat yang perlu dilakukan sekarang adalah mendorong percepatan pembangunan rusunami sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah. “Jika rusunami ini sudah banyak, dengan sendirinya MBR berlomba mencari rusunami,” paparnya.

Saat menanggapi hal itu, Menpera mengakui saat ini pemerintah masih longgar dalam pengaturan rusunami. “Mau membangun saja sudah Alhamdulillah. Kalau dibatasi bisa tidak membangun,” katanya. Namun, ia berjanji akan segera mengatur pembelian dan pemasaran setelah rusunami masuk ke pasar mulai Agustus.

“Ke depan, saya berharap rusunami-rusunami yang akan dibangun lebih diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief menjamin proyek tersebut tidak akan salah sasaran target pasar. Artinya, katanya, 80% lebih dari total unit yang ada memang diarahkan untuk masyarakat yang masuk golongan penerima subsidi.

Dari seluruh menara yang dibangun, saat ini sebanyak 2.973 unit telah terjual. Sekitar 1.200 unit di antaranya sudah memasukkan data untuk pengurusan kredit pemilikan apartemen (KPA) ke Bank Tabungan Negara (BTN).

Berharap-harap Cemas Rusunami Bisa Terbangun

Edisi:       6 Oktober 2008        Penulis:       [(Silvia/E-2) silvia@medianindonesia.com
Halaman:      14-01       Rubrik:      Ekonomi

Sejak melambungnya harga minyak dunia beberapa waktu lalu, harga-harga bahan bangunan ikut melonjak naik. Tidak hanya proyek-proyek jaringan infrastruktur utama yang terkena imbasnya, sektor properti pun ikut terseok-seok membangun di bawah tekanan harga yang naik signifikan.

Hal itu, oleh beberapa pihak, dikhawatirkan dapat menghambat sejumlah megaproyek properti. Salah satunya, tentu saja, proyek yang dicanangkan pemerintah sejak satu tahun lalu, yaitu program pembangunan 1.000 menara rumah susun sederhana milik (rusunami).

Naiknya nilai proyek akibat tingginya harga bahan bangunan mendorong Realestat Indonesia (REI) meminta pemerintah menaikkan harga jual rusunami menjadi Rp180 juta. Saat ini, sesuai ketentuan pemerintah, rusunami dijual dengan harga maksimal Rp144 juta per unit yang mengacu pada harga-harga material sebelum penaikan harga BBM.

PT Bakrieland Development Tbk, selaku pengembang rusunami di Sentra Primer Timur, juga meminta pemerintah melakukan penyesuaian harga rusunami. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Perum Perumnas Himawan Arief. Menurutnya, harga jual yang ditetapkan pemerintah membuat pengembang sulit mengerjakan proyeknya. “Ini karena biaya membangun yang kian tinggi,” ucapnya.

Namun di sisi lain, pemerintah menyatakan terlebih dulu akan menagih komitmen REI dalam merealisasikan percepatan pembangunan rusunami. “Bicara kenaikan nanti, yang penting bangun dulu,” tegas Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto di kesempatan terpisah.

Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asyari, saat menanggapi hal itu, mengatakan akan mempertimbangkan usul penaikan harga itu. “Tapi kita harus tunggu dulu ada rusunami yang jadi. Nanti rusunami yang sudah serah terima itu akan menjadi tolok ukur,” jelasnya.

Sayangnya, serah terima lima menara pertama rusunami yang sedianya dilaksanakan Agustus 2008 tertunda hingga Oktober. Zulfi Syarif Koto mengatakan hal itu terutama disebabkan tertahannya kiriman elevator (lift) impor dari China. Lima menara yang direncanakan diserahterimakan kepada penghuni pada Agustus 2008 adalah dua menara rusunami Cengkareng dan tiga menara lainnya masing-masing di Penggilingan, Modernland Tangerang, dan Cibubur. Pengamat rusunami dan anggota Dewan Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ronald Londam Tambun menilai sebagian besar konstruksi rusunami dinilai belum efektif dan efisien. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan penaikan harga rusunami dari pengembang.

Jikapun perlu naik, paparnya, peningkatan harga rusunami tidak perlu sampai sebesar yang diminta pengembang saat ini.

Di luar biaya komponen konstruksi, biaya pengurusan izin pembangunan rusunami diisyaratkan mencapai 40% dari keseluruhan nilai proyek. “Itu baru pungutan resmi sebagai pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD), belum termasuk yang tidak resmi,” ungkap anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukita.

Oleh karena itu, ia tidak merasa heran apabila pengembang seperti Trihatma pusing memikirkan cara merealisasikan pembangunan rusunami.

Biaya-biaya pengurusan izin itu antara lain izin lokasi, pembebasan lahan, pelepasan hak, biaya untuk pengurusan sertifikat, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin penggunaan bangunan (IPB).

Terkait dengan kendala perizinan ini, Menpera mengklaim saat ini proses perizinan rusunami sudah lumayan lebih baik dan cepat daripada proyek biasa. Pemerintah juga telah mencoba melakukan sejumlah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mempermudah perizinan pembangunan rusunami. Namun, Yusuf menegaskan pengembang juga harus mengikuti aturan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Lepas dari silang pendapat perlu-tidaknya harga rusunami, masyarakat saat ini menantikan agar rusunami yang telah dibelinya itu dibangun. Dan tentunya saat serah terima nanti pembeli tidak ingin unit yang diterima asal jadi, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuninya.

TABEL RUSUNAMI: Subsidi rusuna diberikan dalam bentuk bantuan uang muka sekaligus subsidi selisih bunga dengan besaran tergantung kelompok sasaran.

Kelompok sasaran penerima terdiri dari kelompok I dengan pendapatan Rp3,5 juta-Rp4,5 juta, kelompok II Rp2,5 juta-Rp3,5 juta, dan kelompok III Rp1,2 juta-Rp2,5 juta.

Subsidi selisih bunga yang ditetapkan adalah sebesar 2,5% untuk kelompok sasaran I, 3,5% untuk kelompok sasaran II, dan untuk kelompok sasaran III sebesar 5%. Subsidi selisih bunga diberikan serentak dengan subsidi bantuan uang muka yang diberikan mulai dari Rp5 juta, Rp6 juta, dan Rp7 juta.

Semua bank bisa menerbitkan kredit KPR rusun bersubsidi sepanjang bank tersebut telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama operasional dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

IOSA tidak Jamin Garuda Lolos Pencekalan Uni Eropa

Reporter : Silvia Wardini

JAKARTA–MI: Maskapai nasional Garuda Indonesia mendapatkan sertifikat IATA Operational Safety Audit sehingga standar keselamatan dan keamanan penerbangan itu kini diakui secara internasional.

IATA Operational Safety Audit (IOSA) diperoleh Garuda setelah melalui proses audit sekitar dua tahun. Dengan diperolehnya sertifikat ini, maskapai itu dapat bekerja sama dengan sejumlah maskapai asing tanpa harus melewati berbagai audit.

Serftifikat IOSA akan diserahkan kepada Garuda pada awal Juni mendatang pada rapat tahunan IATA (International Air Transportation Association) di Istanbul, Turki.

Namun, diperolehnya sertifikat IOSA belum menjamin Indonesia akan keluar dari daftar larangan terbang Uni Eropa (UE). “Larangan itu menyangkut keseluruhan, tidak hanya maskapai, tetapi juga regulator,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/5).

Dengan demikian, sulit bagi Garuda untuk keluar dari daftar larangan UE. Padahal, sertifikat berstandar internaisonal itu semestinya dapat dijadikan acuan bahwa Garuda memenuhi standar keselamatan. “Karena itu kita sudah mengirimkan surat kepada UE agar sertifikat IOSA ini dapat dijadikan referensi bagi penilaian mereka,” tutur Emirsyah.

IOSA merupakan sistem audit global penerbangan pertama yang menganalisa hingga delapan aspek terkait pelaksanaan operasional penerbangan, termasuk sistem kontrol penerbangan dan sistem perawatn dan engineering pesawat.

VP corporate Quality & Safety Garuda Indonesia Novianto memaparkan, kedelapan aspek tersebut mencakup 900 standar operasional. “Dari 231 maskapai yang terdaftar sebagai anggota IATA, hanya 202 maskapai yang bersertifikasi IOSA,” katanya. (Slv/OL-01)

Pemerintah Terapkan Sistem Tol Pada Suramadu

Penulis: Silvia Wardini

SURABAYA–MI: Pemerintah akan menerapkan pengoperasian jembatan Suramadu dengan sistem jalan tol. Pengoperasian dengan sistem tol dilakukan untuk menutupi biaya operasional dan teknis.

Menterii Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, tarif tol untuk jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura tersebut nantinya tidak akan dihitung secara bisnis. “Karena investasinya dilakukan pemerintah, tarif tidak dihitung untuk mengembalikan investasi,” ujarnya saat memantau proyek pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Surabaya, Jumat (8/2).Jembatan itu ditargetkan rampung pada akhir 2008.

Djoko melanjutkan, hingga kini belum ditetapkan besaran tarif yang akan ditetapkan untuk ruas tersebut. Adapun pengelola pengoperasiannya, pemerintah akan melakukan tender dan membentuk badan untuk pengembangan wilayah di sekitar Surabaya-Madura.

“Tender akan dimulai April 2008,” jelas Ketua Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen Pekerjaan Umum Nurdin Manurung dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, paparnya, pemerintah tengah mematangkan pembentukan badan pengembangan wilayah Surabaya-Madura. Badan itu akan bekerja sama dengan perusahaan pemenang tender operasional dan pemeliharaan jalan tol jembatan Suramadu.

Jembatan Suramadu yang dicanangkan lima tahun lalu hingga kini baru merampungkan sekitar 72% fisik proyek. Menurut Djoko, 3,5% dari total luas kebutuhan lahan saat ini masih belum bisa dibebaskan. “Namun Bupati Madura janji akan segera diselesaikan bulan depan,” ucapnya.

Proyek mengalami pembengkakan biaya sebesar 20%. Kenaikan ini disebabkan adanya kegagalan fondasi di beberapa titik.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana Rp1,29 triliun untuk membangun jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu. Dana pembebasan lahan jalan akses jembatan ditanggung APBD Provinsi Jawa Timur. (Slv/OL-03)

DPR Sahkan UU Pelayaran

08 April 2008, 16:33:49

JAKARTA–MI: DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Pelayaran 2008 yang antara lain mengatur pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dalam pengelolaan pelabuhan, pengesahan kelembagaan penjagaan pantai, hipotek kapal, dan jangka waktu implementasi azas cabotage mengenai pembatasan penggunaan kapal asing.

UU tersebut, dalam pasal 344, mengatur bahwa fungsi regulator dan operator akan diperjelas dengan merinci tugas-tugas dan wewenang regulator dan operator dalam pengusahaan kepelabuhan.

“Terutama hal-hal terkait monopoli yang harus dihilangkan, UU yang lama belum memberikan porsi yang jelas antara regulator dan operator,” ujar Ketua Komisi V Ahmad Muqowam, Selasa (8/4).

Padahal, ungkapnya, harus ada kejelasan antara otoritas pelabuhan terkait fungsi pemerintah, dan penyelenggara usaha sebagai operator. Muqowam menjelaskan, UU sudah mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang PT Pelindo sebagai badan usaha di pelabuhan.

Sehingga, ungkapnya, tidak ada satu pasalpun yang akan merugikan Pelindo sebagai operator sesuai fungsinya.

Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Effendi Batubara mengatakan audit terhadap Pelindo akan dilakukan dalam waktu paling lama tiga tahun. Effendi membantah adanya upaya untuk mengurangi karyawan maupun aset Pelindo.

“Karena asing dan swasta hanya bisa masuk ke pelabuhan yang tidak ada Pelindo di sana, dan bukan akses publik seperti akses pelabuhan,” ucapnya.

Audit yang akan dilakukan terhadap Pelindo pun, tambahnya, hanya untuk menginventarisasi aset-aset untuk melihat kemampuan Pelindo.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menambahkan, yang selama ini dilakukan oleh Pelindo, tetap akan dilakukan oleh Pelindo. “Jadi tidak ada sama sekali pengurangan peran Pelindo,” ujarnya. Hingga kini, sambungnya, belum pihak swasta yang sudah menawarkan diri mengelola pelabuhan kepadanya. (Slv/OL-06)

Reporter : Silvia Wardini

Indosat Bangun Jaringan Bawah Laut ke Singapura

Reporter : Silvia Wardini

JAKARTA–MI: PT Indosat Tbk memulai pembangunan jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Jakabare yang akan menghubungkan Indonesia dengan Singapura. Jaringan kabel laut ini akan menghubungkan Jawa, Kalimantan, Batam, dan Singapura sepanjang lebih dari 1300 kilometer.

“Pembangunan jaringan SKKL ini untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan telekomunikasi,” ujar Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam dalam siaran persnya, Senin (5/5). Selain itu, jaringan kabel laut tersebut juga untuk mendukung kebutuhan bandwith yang tinggi untuk layanan komunikasi data dan internet. Pembangunan SKKL Jakabare ditargetkan selesai pada semester I 2009. Nantinya SKKL Jakabare akan menyediakan kapasitas 160 Gbit/s hingga 640 Gbit/s yang akan memberikan koneksitas bandwith yang tinggi. “Diharapkah bisa mengantisipasi pertumbuhan pasar layanan komunikasi data dan internet di Indonesia,” sambungnya.Jaringan ini akan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas jaringan yang melayani rute Indonesia ke Singapura.

Adapun bagi pasar broadband di Indonesia, SKKL ditargetkan mempu mendukung perusahaan dalam memberikan layanan komunikasi data dan internet. Lebih jauh dijelaskannya, proyek jaringan itu dikerjakan Indosat bersama NEC Corporation. Pembangunan dilakukan dengan empat titik pendaratan yaitu di Tanjung Pakis (Jawa Barat), Sungai Kakap (Kalimantan Barat), Tanjung Bembang (Batam), dan Changi (Singapura). (Slv/OL-06)